Partai Politik

Pengertian Partai Politik

Partai Politik

Definisi partai politik (political party) oleh Mac Iver dalam bukunya The Modern State (Wirjono, 1981:100): Partai politik adalah suatu perkumpulan terorganisasi untuk menyokong suatu prinsip atau policy, yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan cara-cara yang sesuai dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 agar menjadi penentuan cara melakukan pemerintahan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara kontitusionil untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijakasanaan mereka (Budiharjo, 1982:161).

Huszar dan Stevenson dalam buku Political Science mengemukakan sebagai berikut: Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar supaya dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan atau mendudukan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan, partai politik berusaha untuk memperoleh kekuasaan dengan dua cara yaitu ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan secara sah, dengan tujuan bahwa dalam pemilihan umum memperoleh suara mayoritas dalam lembaga legislatif, atau mungkin bekerja secara tidak sah atau secara subversif untuk memperoleh kekuasaan tertinggi dalam negara yaitu melalui revolusi (Sukarna, 1981:89).

Menurut Prof. Carl J. Friedrich mengemukakan sebagai berikut: Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil (Budiharjo, 1982:161).

Sejarah Partai Politik di Indonesia

1. Tahun 1911 : Partai politik pertama-tama lahir bernama Sarekat Islam (SI) didirikan di Solo oleh H Samanhudi.
2. Tahun 1927 : Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Soekarno. Partai ini mengadaptasi faham Marhaenisme yang diperkenalkan asas utamanya.
3. Tahun 1939 :  Dibentuk KRI (Komite Rakyat Indonesia) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia), MIAI (Majelisul Islamil a’laa Indonesia) dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia). 
4. Tahun 1945: Dikeluarkan maklumat oleh Mohammad Hatta yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai-partai politik.
5. Tahun 1955 : Pemilihan umum pertama diikuti 27 partai politik

Fungsi Partai Politik

Agar partai politik itu dapat mengendalikan atau mengawasi pemerintahan dengan baik, maka biasanya partai politik itu menjalankan fungsinya. Dalam Negara demokratis partai politik menyelengggarakan beberapa fungsi :

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik (political communication)
2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik (instrument of political socialization)
3. Partai politik sebagai sarana recruitment politik (political recruitment)
4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict management).
5. Partai politik sebagai sarana pendidikan politik (political education)
6. Partai politik sebagai sarana pemilihan pemimpin-pemimpin politik (political selection)
7. Partai politik sebagai sarana pemaduan pemikiran-pemikiran politik (political aggregation)
8. Partai politik sebagai sarana tata hubungan politik (political communication)

Jenis-jenis Partai Politik

Jenis partai politik berdasarkan kelompok:

a. Partai Proto

Merupakan karakter dasar dari tipe awal parpol yang biasanya ada dalam lingkungan parlemen atau intraparlemen. Basis pendukungnya adalah kelas menengah ke atas. Bentuk organisasi dan ideologinya relatif rendah (sederhana). Belum sepenuhnya sebagaimana dalam cirri parpol modern. Ciri faksional masih menonjol, dan ciri yang jelas adalah pembedaan antara kelompok anggota dan non-anggota.

b. Partai diktatoral

Merupakan subtipe partai massa. Ideologinya kaku dan radikal. Pimpinan tertinggi melakukan kontrol ketat. Rekruitmen anggotanya sangat ketat, di mana anggota parpol dituntut mengabdi secara total.

c. Partai Cacth-all

Merupakan gabungan antara partai kader dan partai massa. Mereka berusaha menampung kelompok sosial sebanyak-banyaknya untuk menjadi anggotanya. Tujuannya memenangkan pemilu terkait dengan berkembangnya kelompok kepentingan (interest group) dan penekan (pressure group), dan ideologinya tidak terlalu kaku.

Klasifikasi Partai Politik

Klasifikasi partai politik dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum dapat dibagi dalam dua jenis yaitu partai massa dan partai kader.

1. Partai massa ialah suatu partai politik yang lebih mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, oleh karena itu ia biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur. 
2. Partai kader ialah suatu partai politik yang lebih mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyelewang dari garis partai yang telah ditetapkan.

Sistem Partai Politik

Maurice Duverger dalam bukunya yang terkenal political parties,  membagi sistem partai politik menjadi tuga bagian, yaitu sistem partai tunggal (one party system), sistem dwi partai (two party system) dan sistem multi partai (multi party system) (Budiharjo, 1982:162).

a. Sistem partai tunggal

Sistem partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri (contradiction in terminis). Sistem partai tunggal merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara, maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara partai lainnya. Pola partai tunggal terdapat di beberapa Negara Afrika (Ghana di masa Nkrumah, Guinea, Mali, Pantai Gading), Eropa Timur dan RRC. Negara yang paling berhasil untuk meniadakan partai-partai lain ialah Uni Soviet.

b. Sistem dwi partai 

Sistem dwi partai biasanya diartikan adanya dua partai atau adanya beberapa partai tetapi dengan peranan dominan dari dua partai. Contoh negara yang menerapkan sistem dwi partai yaitu: Inggris, Amerika Serikat dan Filipina.

c. Sistem multi partai

Sistem multi partai adalah salah satu varian dari beberapa sistem kepartaian yang berkembang di dunia modern saat ini. Umumnya dianggap bahwa keanekaragaman dalam komposisi masyarakat menjurus ke perkembangannya sistem multi partai.

Daftar Pustaka

• Budiarjo, Miriam. 1982. Dasar-dasar Ilmu politik, Gramedia Pustaka, Jakarta. 
• Koirudin, 2004. Partai Poltik dan Agenda Transisi Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
• Mas’oed, Mohtar, 1995, Perbandingan Sistem Politik. Gajah Mada University Press Yogyakarta.
• Sukarna, 1981. Sistem Politik, Penerbit alumni, Bandung.
• Wirjono, Prodjodikoro. 1981, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, PT Eresco Jakarta.

Tweet